Suara.com - E-voting atau pemungutan suara berbasis elektronik disebut-sebut sebagai solusi yang dapat meningkatkan efisiensi serta menjamin pemilu yang jujur dan adil (jurdil). Guru Besar Ilmu ...

DKPP menerima 16 aduan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu 2024 di NTB. Proses telaah sedang berlangsung untuk memastikan keabsahan aduan tersebut. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ...

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengeluhkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang digelar serentak dan berdekatan. Afif menilai ...

Mujani, Senin, 20 Januari 2025. Selain itu, ia mengatakan bahwa pelaksanaan e-voting dapat memperkecil intervensi. Apalagi yang melanggar hukum untuk mewujudkan pemilu jurdil (jujur dan adil).

Independensi ini sangat penting untuk menjamin objektivitas dan ketidakberpihakan dalam pengawasan pemilu. Kedua, Bawaslu memiliki fungsi pengawasan yang mencakup seluruh tahapan pemilihan umum, mulai ...

Mujani saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin, 20 Januari 2025. Selain itu, dia mengatakan bahwa pelaksanaan e-voting dapat memperkecil intervensi yang melanggar hukum untuk mewujudkan pemilu ...

MAHKAMAH Konstitusi mengambil putusan cemerlang, memperkuat demokrasi dengan memulihkan makna kedaulatan rakyat. Pertama, MK mencabut ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden.

dia mengatakan bahwa pelaksanaan e-voting dapat memperkecil intervensi yang melanggar hukum untuk mewujudkan pemilu jurdil (jujur dan adil). Ia juga mengatakan sistem pemilihan tersebut lebih efisien ...

Adi setuju dengan usulan Saldi Isra. Bahwa nomor urut kerap jadi ajang kampanye terselubung oleh aparatur sipil negara (ASN), yang semestinya harus netral. KPU diminta oleh Wakil Ketua Mahkamah ...

Proses demokrasi ini meliputi pemilu, perumusan kebijakan, dan pengelolaan kekuasaan. Selaras dengan nilai sejati demokrasi yang terkandung dalam kalimat pembuka Ir. Soekarno di atas, politik dalam ...